Perkembangan birokrasi

Bidang birokrasi

Birokrasi berasal dari kata bureau  berarti kantor dan carcy yang berarti pemerintahan jadi birokrasi adalah organisasi pemerintahan melalui Kantor-kantor diantaranya: 1) membagi wilayah Indonesia menjadi 8 Provinsi yang dipimpin gubernur, yaitu: 1. Sumatra (Teuku Muhammad Hasan) 2. Jawa Barat (Sutarjo Kartohadikusumo) 3. Jawa Tengah (R. Panji Suroso) 4. Jawa Timur (R.M. Suryo) 5. Sunda Kecil/Nusa Tengara (Mr. I Gusti Ketut Puja) 6. Maluku (Mr. J. Latuharhary) 7. Sulawesi (Dr. G.S.S.J. Ratulangi) 8. Kalimantan (Ir. Pangeran Muhammad Noor).

2) Membentuk Komite Nasional, atas masukan Sultan Syahrir ketua BP-KNIP 3 November 1945 dikeluarkan Maklumat Politk ditandantangani Wapres isinya: 1) Dibentuk Partai Politk, diantaranya Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia), PNI (Partai Nasional Indonesia), PKI (Partai Komunis Indonesia), PBI(Partai Buruh Nasional), Partai Katholik, Partai Kristen, Partai Rakyat Sosialis. 2) Partai Politik harus tersusun sebelum pemilihan Badan Perwakilan Rakyat Januari 1946. Hasil kerja BP-KNIP: 1) Kedudukan Komite Nasional. 2) Pembentukan Partai Politik. 3) Bekerja sama dengan Pemerintah mengenai politik dalam dan luar negeri. 4) Usul perubahan pemerintahan lama: a. Pertanggung jawaban kementrian. b. Susunan Kementrian Baru. 5) KNIP menjalankan tugas sebagai MPR dan sistem pemerintahn berubah dari Presidensial menjadi Parlementer. 3) Membentuk Departemen dan Para Menteri, 19 Agustus 1945 dibentuk panitia kecil yang diketuai oleh Ahmad Subardjo hasilnya: 1) Menteri Dalam Negeri (R.A.A. Wiranata Kusumah), 2) Menteri Luar Negeri (Mr. Ahmad Suebardjo), 3) Menteri Keuangan (Mr. A.A. Maramis), 4) Menteri Kehakiman (Prof. Mr. Dr. Supomo), 5) Menteri Kemakmuran (Ir. Surahman T. Adisujo), 6) Menteri Keamanan Rakyat (Supriyadi), 7) Menteri Kesehatan (Dr. Buntaran Martoadmodjo), 8) Menteri  Pengajaran (Ki. Hanjar Dewantara), 9) Menteri Penerangan (Mr. Amir Syarifuddin), 10) Menteri Sosial (Mr. Iwa Kusuma Sumatri), 11) Menteri Pekerjaan Umum (Abikusno Cokrosujoso), 12) Menteri Perhubungan (Abikusno Cokrosujoso), 13) Menteri Negara (Wachid Hasyim), 14) Menteri Negara (Dr. M. Amir), 15) Menteri Negara (Mr. R. M. Sartono), 16) Menteri Negara (R. Otto Iskandardinata)